Dutapalma Case in Riau: 2009

Senin, 14 Desember 2009

Unilever Putus Pasokan Minyak Sawit Indonesia

Liputan6.com, Den Haag: Unilever memutuskan hubungan dengan pemasok minyak sawit Indonesia yang dituduh oleh organisasi lingkungan Greenpeace menghancurkan hutan hujan tropis. Demikian pernyataan perusahaan raksasa makanan dan kosmetika Inggris-Belanda itu seperti dilansir ANTARA, Sabtu (12/12).

"Greenpeace mengklaim berasal dari alam yang tidak dapat kami abaikan. Unilever berkomitmen untuk sumber daya berkelanjutan. Oleh karena itu, kami telah memberitahu PT Smart (bagian Grup Sinar Mas grup) bahwa kami tidak memiliki pilihan lain kecuali menangguhkan pembelian berjangka minyak kelapa sawit kami," kata Marc Engel, pejabat pengadaan utama Unilever dalam pernyataan seperti dikutip AFP, kemarin.

Unilever mengatakan tuduhan tersebut diterbitkan oleh Greenpeace pada pekan ini yang mengecam praktik lingkungan Sinar Mas. "Akibatnya Unilever telah memutuskan untuk segera mengambil tindakan," imbuh Engel

Unilever hanya akan mempertimbangkan kembali keputusan itu. Terutama, bila PT Smart menyediakan verifikasi bukti bahwa tak satu pun perkebunan mereka turut berperan dalam perusakan hutan bernilai konservasi tinggi dan perluasan ke lahan gambut.

PT Smart memasok Unilever dengan lima persen dari kebutuhan minyak kelapa sawit. Pihaknya menggunakan minyak kelapa dalam pembuatan margarin, sup, es krim dan saus serta produk-produk kecantikan.

Sementara itu, Indonesia bertekad meningkatkan produksi minyak sawit mentah (CPO) lebih dari dua kali lipat menjadi 40 juta ton pada 2020 melalui peningkatan hasil dan perluasan perkebunan. Namun, rencana tersebut ditentang kelompok-kelompok lingkungan. Mereka mengatakan hutan Indonesia penyerap karbon sangat penting dalam memerangi perubahan iklim dan sumber keanekaragaman hayati tidak tergantikan.(ANS)

UNILEVER LEPAS MINYAK KELAPA SAWIT 'SALAH'

Subject: Warta Berita - Radio Nederland, 11 Desember 2009
Date: Fri, 11 Dec 2009 15:30:01 +0000
From: Radio Nederland Berita list manager <owner-berita@ RNW.NL>

Perusahaan produk kebutuhan hidup Belanda-Inggris, Unilever menghentikan
pembelian minyak kelapa sawit dari Sinar Mas, sebuah grup Indonesia yang
mungkin terlibat dalam pembalakan liar hutan. Unilever mengambil
keputusan ini di bawah tekanan dari Greenpeace.

NRC Handelsblad Online melaporkan bahwa organisasi lingkungan hidup itu
menuduh perusahaan PT Smart, bagian dari Sinar Mas, selama
bertahun-tahun menebang hutan hujan tropis demi produksi minyak sawit
mereka. Diketahui bahwa lahan gambut juga dibakar dan digunakan untuk
perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan laporan terakhir tahun lalu,
Unilever mulai melakukan investigasinya sendiri, yang berujung pada
kesimpulan sama seperti Greenpeace.

Unilever adalah pengguna terbesar minyak kelapa sawit di dunia; 1,3 juta
ton per tahunnya. Sekitar 5 persen dari jumlah itu menurut Unilever
datang dari Sinar Mas. Kontrak Unilever dengan Sinar Mas bernilai lebih
dari 20 juta Euro. Menurut Unilever, ini satu-satunya kontrak mereka
dengan produsen minyak sawit yang akan dihentikan. Intinya adalah saat
ini Unilever terus mencari alternatif bagi kelapa sawit yang tidak
diketahui asal usulnya.

Sertifikasi

"Unilever telah menargetkan diri untuk mengambil semua produk minyak
sawit mulai tahun 2015 dari produksi berkelanjutan, " ujar juru bicara
mereka. "Bagi produk-produk Eropa hal ini akan diberlakukan lebih cepat,
mulai 2012." Sekarang 15 persen dari minyak sawit yang digunakan
Unilever bersertifikat, sekitar setengahnya merupakan minyak sawit dunia
"ramah lingkungan". NRC Handelsblad Online melaporkan.

Greenpeace memiliki keraguan cukup serius akan kualitas sertifikasi.
Menurut kelompok lingkungan hidup ini, perusahaan induk seringnya memang
mempunyai catatan yang baik, namun di samping itu perusahaan-perusaha an
cabang juga sering melanggar aturan lingkungan. PT Smart adalah anggota
Meja Bundar Minyak Sawit Berkelanjutan, sebuah organisasi yang mengaku
bertujuan memperjuangkan produksi minyak sawit berkelanjutan. Tetapi
perusahaan tersebut belum memiliki satupun perkebunan bersertifikat
lingkungan.

Minyak kelapa sawit selain digunakan untuk bahan produksi kebutuhan
hidup juga digunakan untuk produksi biofuel, dimana dalam beberapa tahun
terakhir produksinya telah meningkat secara signifikan. Hal ini
menyebabkan pesatnya penebangan hutan hujan tropis di negara-negara
seperti Malaysia dan Indonesia. Hutan- hutan tersebut mempunyai peran
penting dalam mengurangi gas rumah kaca karena mereka menyerap karbon
dioksida. Di Indonesia, dihentikannya penebangan hutan ini akan berguna
dalam mengurangi laju kepunahan habitat orangutan. Demikian tulis NRC
Handelsblad Online.

Sengketa Lahan, Warga Inhu Blokir Jalan PT. Duta Palma

Senin, 14 Desember 2009 12:59

Warga Desa Kuala Mulya, Inhu memblokir akses jalan menuju lokasi dua
perusaan group PT. Duta Palma. Tindakan tersebut dipicu sengketa lahan 1.200
hektar.

Riauterkini-PEKANBARU- Sudah enam hari terakhir warga Desa Kuala Jaya,
Kecamatan Kuala Cenaku, Kapaten Indragiri Hulu (Inhu) memblokir jalan akses
menuju PT. Bertuah Aneka Yasa (BAY) dan PT. Palma I, anak perusahaan PT.
Duta Palma. Pemblikiran dilakukan secara bergantian untuk menghalangi
kendaraan operasional perusahaan masuk atau keluar.

Aksi pemblokiran jalan dilakukan warga terkait tindakan perusahaan merusak
tanaman kelapa sawit dan pisang di lahan 1.200 hektar milik warga. Menurut
Sekretaris Desa Kuala Jaya Ibrahim, aksi pemblokiran terpaksa dilakukan
warga, setelah upaya negoisasi dengan perusahaan tak kunjung menunjukkan
itikad baik. “Masalah ini sudah lama dan sudah berulang kali diupayakan
penyeolesaiannya, namun sampai sekarang perusahaan tidak menunjukkan itikad
baik. Terpaksa kami memblokir jalan,” ujarnya saat dihubungi riautekrini,
Senin (14/12/09).

Dijelaskan Ibrahim, lahan 1.200 hektar merupakan milik warga berdasarkan
izin prinsip yang dikeluarkan Bupati Inhu, ketika itu dijabat Ruhiat
Syaifuddin pada 1998. Namun belakangan digarap secara sepihak oleh
perusahaan, tanpa pernah memberikan keuntungan apapun pada masyarakat.

Upaya penyelesaian sudah dilakukan dengan berbagai cara, termasuk dengan
dimediasi DPRD Inhu, namun selalu saja tak berhasil mendapatkan solusi,
karena pimpinan perusahaan tak pernah datang langsung, namun sekedar
menguntus humas.

Dengan aksi pemblokiran tersebut, warga mengharapkan ada itikad baik
perusahaan. “Ada dua pilihan bagi perusahaan yang diinginkan warga. Pertama
mengembalikan lahan kepada warga atau tetap menggarap dengan pola
kemitraan,” demikian penjelasannya.***(mad)

Sabtu, 05 Desember 2009

Walhi Sumsel Protes Penembakan Petani di PT PN VII

04.12.2009 21:09:13 WIB

Oleh SUMARDONI

WAHANA Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatra Selatan memprotes aksi penembakan terhadap 11 petani di lahan sengketa antara warga dengan PT PN VII, kabupaten Ogan Ilir, Sumatra Selatan. Mereka pun siap membentuk tim investigasi kasus tersebut.

“Kami mengutuk aksi kekerasan tersebut, dan kami akan membentuk tim terhadap kasus kekerasan tersebut,” kata Direktur Walhi Sumsel, Anwar Sadat yang dihubungi Jumat (04/12/2009) malam.

Menurut Sadat, aksi penembakan itu tidak akan terjadi, apabila polisi mampu bersikap persuasive dan dapat memediasi antara warga dengan pihak perusahaan.

“Kami menyayangkan perilaku kekerasan yang masih dilakukan kepolisian. Kami minta kepolisian juga melakukan penyelidikan atas kasus ini secara internal, sehingga citra polisi terjaga,” kata Sadat.

Sebelumnya Kepolisian Daerah Sumatra Selatan membenarkan adanya penembakan terhadap 11 petani, yang tengah melakukan aksi sengketa lahan dengan PT PN VII di kabupaten Ogan Ilir, Sumatra Selatan, Jumat (04/12/2009) sekitar pukul 11.00. Hal ini dilakukan lantaran aksi sudah anarkis.

Para petani telah melakukan pengrusakan perkebunan, pembacokan, dan penyanderaan karyawan PT PN VII.

Aksi pendudukan lahan ini dilakukan warga Desa Rengas Satu dan dua desa di Kecamatan Payaraman di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatra Selatan, memprotes sekitar 1.500 hektare yang dikatakn telah dirampas PT PN VII.

“Kami terpaksa melakukan penembakan, sebab ratusan massa yang melakukan aksi sudah tidak terkendali. Mereka melakukan pengrusakan fasilitas PT PN VII Cinta Manis, membacok hingga luka tiga karyawan perusahaan tersebut, serta mereka menyandera dua karyawan lainnya,” kata Humad Polda Sumsel Kombes Abdul Gofur, Jumat (04/12/2009) malam.

http://www.beritamu si.com/berita/ 2009-12/walhi- sumsel-protes- penembakan- petani-di- pt-pn-vii/
--
Tanah adalah Darah !!!

Walhi Sumsel Protes Penembakan Petani di PT PN VII

04.12.2009 21:09:13 WIB

PT PN VII Rugi Puluhan Miliar, Revitalisasi Kebun Tebu Terancam

04.12.2009 21:35:30 WIB
Oleh SUMARDONI

PT PN VII Cinta Manis mengatakan pihaknya tidak meminta aparat polisi melakukan tindak kekerasan, tapi mereka membenarkan jika situasi di lokasi sudah anarkis. Selain merusak lahan, para petani juga membakar lahan, kantor, dan alat produksi perusahaan tersebut. Revitalisasi kebun tebu pun terancam gagal.

“Kami tidak meminta polisi melakukan tindakan tersebut, tapi situasi di lapangan memang sangat kacau, aksi massa sudah anarkis. Mereka selain merusak kebun, membakar kebun, membakar kantor, alat produksi, juga menyandera dan melukai karyawan kami sebanyak 9 orang,” kata kepala Humas PT PN VII Cinta Manis, Sonny Soediastanto, yang dihubungi Jumat (04/12/2009) malam.

“Kerugian lagi dihitung, tapi nilainya berkisar puluhan miliaran rupiah,” kata Sonny.

Di sisi lain, aksi kekerasan itu juga menyebabkan program revitalisasi kebun tebu yang tengah dijalankan terancam batal. “Program ini buat mengatasi krisis pengadaan gula nasional di masa mendatang,” katanya.

“Sungguh kami sangat menyesalkan adanya penembakan itu maupun aksi kekerasan oleh warga itu,” katanya.

“Namun ada 9 karyawan kami yang terluka, dan 2 kondisinya kritis,” katanya.

“Kami sangat mengharapkan pemerintah daerah, seperti pemerintah Ogan Ilir maupun pemerintah Sumatra Selatan memperhatikan persoalan ini. Sebab persoalan ini mengancam penyediaan gula pasir nasional ke depan,” katanya.

Dijelaskan Sonny program revitalisasi itu ditargetkan hingga 7.000 hektare yang menelan biaya sebesar Rp355 miliar.

http://www.beritamu si.com/berita/ 2009-12/pt- pn-vii-rugi- puluhan-miliar- revitalisasi- kebun-tebu- terancam/
--
Tanah adalah Darah !!!

Putusan MA, Warga Ogan Hilir Adalah Pemilik Lahan yang Sah

Inilah wajah Darurat Keadilan di negeri ini, warga menuntut
pengembalian lahan mereka yang dirampas oleh PG Cinta Manis dan PTPN VII
berbuah berondongan peluru Brimob yang menyebabkan 13 warga terluka. Padahal
menurut Hasani dan Muchlis (keduanya korban penembakan) seperti dilaporkan
Kompas Mahkamah Agung dalam putusannya tahun 1996 telah menyatakan warga adalah
pemilik lahan yang sah.

Sementara tim investigasi yang terdiri dari LBH Palembang, Walhi Sumsel,
Koalisi Advokad, Posbakum, dan Ikadin Palembang menemukan selongsong peluru
tajam di lokasi penembakan petani oleh anggota Brimob di perkebunan PT PN VII. Sebelumnya pihak kepolisian mengatakan
bahwa penembakan hanya dilakukan dengan peluru karet dan peluru kosong

Inikah wajah penegakkan hukum dan aparat negara ini yang penuh borok dan luka?!

selengkapnya

http://lenteradiata sbukit.blogspot. com/2009/ 12/ogan-ilir- membara-putusan- ma-warga. html

Kronologis Penembakan 13 Petani Ogan Hilir Oleh Brimob Polda Sumsel (Versi Polisi)

Didit Tri Kertapati - detikNews
Jakarta
- 11 Warga Palembang mengalami luka akibat terkena peluru karet yang
dilepaskan petugas. Bagaimana itu bisa terjadi? Polisi beralasan warga
melakukan perlawanan saat petugas membongkar pondok mereka di PTPN VII.

"Satgas
didampingi Brimob (BKO Polda Sumsel) melakukan pembongkaran pondok dan
patok warga Desa Rengas di areal kebun tebu Rayon VI, mengetahui hal
tersebut massa menuju Rayon VI berupaya masuk kamp dengan anarkis,"
terang Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Nanan Soekarna melalui pesan
singkat, Jumat (4/12/2009) malam.

Massa yang diperkirakan berjumlah 400 orang, sekitar pukul 13.30 WIB, terlihat mulai agresif.

"Dalam
aksi anarkis tersebut massa bermaksud merebut senjata brimob dan
membakar kantor perumahan karyawan dan gudang pupuk," tambah Nanan.

Nanan
mengaku, melihat tindakan itu petugas lalu memberikan tembakan
peringatan, namun entah bagaimana 11 warga terkena peluru karet.

"Lalu pasukan Brimob memberikan tembakan peringatan sehingga terjadi penembakan terhadap masyarakat," imbuhnya.

11
Korban itu yakni Erwani (45), mengalami luka tembak di tangan kiri,
Asep (20), mengalami luka tembak di leher kiri, M Gunadi (35),
mengalami luka tembak di dada kiri, Wawan (25) mengalami luka tembak di
dada kiri.

Kemudian Suhandi (35), mengalami luka tembak di dada
kiri, Muklis (23), luka tembak di tangan kiri, Sirin (35) luka tembak
di kaki kanan, Purba, lluka tembka di pipi kanan.

Fauzi (31),
mengalami luka tembak di dada kiri Rahmat Setiawan (20), Luka tembak di
kaki kiri, dan Ahmad Sabili (25). Para korban seluruhnya warga Desa
Rengas, Payaraman.

"11 orang ini sudah dibawa ke Rumah Sakit
Palembang dan korban pihak karyawan perkebuna Cinta Manis 3 orang
terkena luka bacok" urai Nanan.

Sedang bangunan yang terbakar
yakni pos satpam, kantor rayon enam, 4 unit bedeng, 8 rumah karyawan, 1
motor, dan 1 mobil pick up.

Kronologis Penembakan 13 Petani Ogan Hilir Oleh Brimob Polda Sumsel (Versi Masyarakat)

Kronologis Versi Masyarakat.

pukul 08.00 WIB : Satgas PTPN VII merobohkan pondok-pondok warga dilahan sengketa, kejadian tersebut disaksikan warga (Rozali dan Wawan), keduanya dibawa karyawan/satgas PTPN VII yang dikawal oleh sekitar 50 Brimob dari Polda Sumsel

Pukul 11 : Mendengar bahwa ada warganya yang di tangkap oleh PTPN VII dan Brimob, warga juga mengamankan 2 orang pegawai PTPN VII yang kebetulan melintas di Desa Mereka

Pukul 11.30 : masyarakat datang membawa 2 orang PTPN untuk ditukarkan dengan 2 orang warga yang telah disandera

Pukul 12.00 : setelah terjadi tukar menukar antara warga dan perusahaan, tiba-tiba dari moncong senjata brimob memuntahkan pelurunya... yang menyebabkan 12 orang terkapar bermandikan darah

12.10 : masyarakat mengantar korban yg tertembak ke Puskesmas terdekat dan 12 orang yg langsung di rujuk ke RSMH Palembang karena parah

12.30 : mengetahui bahwa warga mereka ditembak oleh Brimob, ribuan massa datang berduyun-duyun menuju keperusahaan, disana masyarakat melampiaskan kemarahan mereka dengan melakukan penghancuran asset milik perusahaan, yang hanya menyisakan mushola

Pukul 15.00 : Aksi Massa baru berhenti

Menurut keterangan warga bahwa mereka datang kesana tidak bermaksud melakukan tindakan anarkis, tetapi hanya ingin meminta 2 warga mereka yg ditahan dikembalikan, namun entah kenapa tahu2 brimob menembaki kami. Polda sumsel melalui Kepala Bidang Humas Kombes Abdul Ghapur mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh brimob sudah sesuai prosedu, karena menganggap masyarakat bertindak anarkis.

Kasus ini sebenarnya dipicu oleh persoaln sengketa lahan seluas 1529 H yang telah 10 tahun ini terjadi antara masyarakat dengan perusahaan PTPN VII Cinta Manis .... namun peristiwa kemarin merupakan puncak dari kemarahan masyarakat, gubuk-gubuk mereka dilahan tersebut di hancurkan, 2 warga mereka disandera/ditahan, dan 12 warga mereka terkapar ditembak oleh brimob Polda Sumsel.

Kami walhi Sumsel meminta kepada seluruh kawan-kawan untuk mengirimkan nota protes terhadap tindakan yang dilakuakan oleh Brimob Polda sumsel, nota protes tersebut dapat dikirim melalui Alamat : Jalan Jendral Sudirman KM 4,5 Palembang. telp 0711-313769

BANK DUNIA MELANGGAR STANDARNYA SENDIRI KETIKA MENDANAI PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

BANK DUNIA MELANGGAR STANDARNYA SENDIRI KETIKA MENDANAI PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

DI INDONESIA

Cabang sektor
Swasta Bank Dunia – Internasional Finance Corporation (IFC)- telah membiarkan kepentingan
komersial menggantikan standar sosial dan lingkungan Bank Dunia dalam
memberikan pinjaman kepada sektor kelapa sawit di Indonesia,sebuah audit internal
mengungkapkan :

Kelapa sawit
telah sama dengan pembabatan hutan dan lahan gambut di mana-mana,emisi CO2
besar-besaran dan pencurian tanah-tanah
masyarakat adat.

Walaupun IFC tahu
semua resiko tersebut ,karena proyek-proyeknya yang terdahulu dan
peringatan-peringat an dari organisasi-organisa si non pemerintah ,IFC tetap
meneruskan pinjaman kepada Wilmar Palm Oil Trading Group,melanggar standarnya
sendiri,menurut laporan audit tersebut. IFC gagal menilai rantai pemasok (
supply chains) atau melihat dampak merusak perkebunan-perkebun an anak
perusahaan tersebut yang mengambil alih tanah-tanah dan hutan di Kalimantan dan
Sumatra.

Temuan-temuan
tersebut memiliki beberapa implikasi bagi IFC : tidak hanya harus menerapkan
standar-standarnya sendiri lebih berhati-hati tetapi IFC juga harus memeriksa
kekuawatiran soal dari mana perusahan yang IFC danai mendatangkan bahan-bahan
baku mereka . Minyak sawit merupakan salah satu contoh komoditas yang di produksi bertentangan dengan
kaidah-kaidah.

Temuan-temuan ini
bersumber dari laporan audit yang sangat penting di keluarkan oleh Compliance
Advisory Ombudsman dari IFC yang memeriksa satu laporan lengkap yang di
sampaikan Forest Peoples Programme dan koalisi 19 organisasi masyarakat sipil
Indonesia,termasuk Sawit Watch dan Gemawan.

Norman Jiwan dari NGO Pemantau Indonesia, Sawit Watch, mencatat :

Ketika kami menyampaikan laporan kami mencatat bahwa
anak-anak perusahaan Wilmar menggunakan api secara ilegal untuk membersihkan
hutan primer dan kawasan bernilai konservasi tinggi dan merampas tanah-tanah
masyarakat adat tanpa keputusan bebas. Didahulukan dan di informasikan dari mereka,memicu konflik-konflik yang
gawat. Laporan ini menunjukan bahwa IFC menggantikan stndar-standrnya sendiri
dan mengabaikan peringatan-peringat an kami terdahulu.

Dalam menanggapi
laporan tersebut Lely Khairnur dari Gemawan mengatakan :

Pembangunan
berarti mengutamakan kebutuhan dan hak-hak masyarakt lokal.Standar- standar IFC
mewajibkan ini.Tetapi mereka mengedepankan kepentingan bisnis dan membiarkan
tanah-tanah rakyat di rampas demi minyak sawit yang murah dalam pasar
internasional .Masyarakat dan hutan milik mereka dirusak dengan semena-mena
,dan akhirnya seluruh planet bumi menderita.

Marcus Colchester,Direktur Forest Peoples Programme
menambhkan :

Kami puas bahwa laporan audit ini lengkap bahwa semua keprihatinan
utama kami ,juga tanggapan dari manajement IFC terhadap audit tersebut menyaran
kan mereka
sekarang akan mencoba melakukan segala sesuatu dengan berbeda. Tetapi kami
masih agak kecewa.Kami harus menunggu lebih dari lima tahun baru IFC menangani persoalan
tersebut dengan sunguh-sunguh. Dengan mempertimbangkan pentingnya menghentikan
kehancuran hutan dan pelanggaran hak
asasi manusia,kami mendesak Presiden IFC untuk mengambil langkah-langkah pro-aktif untuk memastikan bahwa ini tidak
akan pernah terjadi.

Untuk Informasi lebih lanjut,silahkan hubungi :
1. Marcus Colchester,Forest
Peoples Programme : + 44 1608 652893

2. Norman Jiwan ,Sawit Watch : + 62 251 352 171

3.Lely Khairnur,Gemawan : +62 8134 522 5232

Berita lebih
lanjut dapat di akses melalui :

Laporan asli dan
koresponden tindak lanjut dengan IFC dan CAO lihat ;

http:// www.forestpeoples. org /
documents/ifi_ igo/ifc_wilmar_ fpp_let_jul07_ eng.pdf

http://www.forestpeoples. org / documents/prv_ sector/bases/ oil_palm. shtm

Laporan audit CAO lihat :

http ://www.cao-ombudsman. org
/case_uploads/case_documents/Combined% 201_2_3_4_ 5_6_7.pdf

Kamis, 08 Oktober 2009

Segera Periksa Dirut PT BAY

http://tribunpekanbaru.com/read/artikel/9782/segera-periksa-dirut-pt-bay
Kamis, 8 Oktober 2009 | 01:39 WIB
BLH Riau Selidiki Kebaran Lahan di Kuala Cenaku

RENGAT, TRIBUN-Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Riau, Senin (12/10) pekan depan, bakal melakukan pemeriksaan perdana terhadap Bambang, Direktur Utama PT Bertuah Aneka Yasa (BAY).Pemeriksaan yang akan dilakukan terkait kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di areal kosesi milik perusahaan di Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, yang diduga merugikan negara hingga Rp 30 miliar.

Rencana pemeriksaan terhadap Dirut PT BAY ini diungkapkan Kepala BLH Inhu, Zulfikri SH yang mengaku telah mengirimkan surat pemanggilan. "Pemeriksaan itu guna memperoleh keterangan yang dibutuhkan oleh penyidik, kita minta yang bersangkutan hadir memenuhi panggilan penyidik," tegas Zulkifli, Rabu (7/10), saat ditemui Tribun di Masjid Raya Rengat.

Zulfikri menegaskan, menindak lanjuti penyidikan kasus ini, BLH Inhu dan BLH Riau telah memanggil para saksi dan pelapor. Terdiri dari unsur Kepala Desa Kuala Cenaku dan Desa Kuala Mulia berikut sekretaris desa dan Ketua BPD setempat.Selain itu, BLH juga sudah memanggil penanggung jawab lapangan PT BAY. Di antaranya Hermanto SH, Yong Meiyer, dan Ir Monipol Ginting MSi.

Pemanggilan terhadap ketiganya dilakukan penyidik Lingkungan Hidup di Pekanbaru. Bagaimana jika Dirut PT BAY itu mangkir? "Kita minta yang bersangkutan kooperatif, dan memenuhi panggilan penyidik. Jika tidak kita lakukan upaya lain sesuai prosedur hukum yang ada," tegas Zulfikri. Bahkan penyidik LH saat ini sudah mengantongi data lengkap tentang kasus kebakaran hutan dan lahan di areal PT BAY di Kecamatan Kuala Cenaku yang diduga dilakukan dengan sengaja oleh perusahaan.

Data itu juga diperkuat sejumlah sampel yang diambil oleh saksi ahli dari KLH, serta telah dilakukan uji laboratorium. Sebagian sampel itu di antaranya, ranting sisa kebakaran, contoh tanah sampai kelapisan terbawahnya, hingga hasil olah TKP oleh Departemen Lingkungan Hidup. Seperti diketahui, kebakaran lahan di areal konsesi PT BAY, Kecamatan Kuala Cenaku terjadi Juli hingga Agustus 2009. Kebakaran lahan itu telah menyebabkan kabut asap disertai hujan abu di Kecamatan Kuala Cenaku dan Kecamatan Rengat.

Kebakaran lahan di areal konsesi PT BAY itu selalu saja terjadi saat musim kemarau terjadi. Namun sebelumnya, upaya hukum yang ditempuh pemerintah dengan melakukan penyelesaian dil uar pengadilan. PT BAY waktu itu diharuskan membayar ganti rugi akibat kebakaran terjadi. Tetapi untuk kebakaran lahan kali ini, BLH bertekad akan melakukan penyelesaian dengan menempuh jalur hukum. Langkah itu dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap perusahaan tersebut. (rgt)

Rabu, 20 Mei 2009

Gapki dan Unri Bakal Join Bangun Kebun Kelapa Sawit di Kampus

Riau Terkini
Selasa, 19 Mei 2009 16:02

17 Juni nanti, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) dan Universitas
Riau akan melakukan penandatanganan MoU pembangunan kebun sawit percontohan
seluas 4 hektar di kampus UNRI.

Riauterkini- PEKANBARU- Ketua Gapki Riau, Wisnu Oriza Suharto kepada Riauterkini
Selasa (19/5/09) mengatakan bahwa pertengahan bulan Juni mendatang, Gabungan
Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Riau akan melaksanakan penandatanganan
MoU pembangunan kebun sawit percontohan di kawasan Unri seluas 4 hektar. Kebun
sawit tersebut nantinya akan digunakan mahasiswa untuk mengetahui pola perawatan
dan pemeliharaan sawit.

Katanya, pembangunan kebun sawit percontohan tersebut sebenarnya adalah langkah
Gapki agar UNRI memiliki jurusan industry sawit di Fakultas Pertanian mereka.
Minimal ada mata kuliah mengenai industry sawit.

“Riau memiliki ribuan bahkan jutaan kebun sawit. Namun tidak satupun manager
kebun sawit yang berasal dari UNRI. Ke depan dengan adanya MoU tersebut, UNRI
memiliki jurusan industry sawit di Fakultas Pertanian mereka. Sehingga ke depan,
posisi strategis di perusahaan sawit yang beroperasi di Riau dipegang oleh
lulusan UNRI,” katanya.

Workshop RSPO

Selain pelaksanaan MoU Gapki-UNRI, kata Wisnu tanggal 17 Juni nanti juga akan
digelar workshop mengenai Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO) skala nasional.
Seluruh pengusaha sawit yang menjadi anggota Gapki di Indonesia dipastikan akan
datang.

Katanya, workshop tentang RSPO itu akan dibahas mengenai system dan tatakerja
RSPO. Agendanya adalah pengenalan dan pemahaman mengenai RSPO kepada seluruh
pengusaha sawit anggota Gapki se-Indonesia.

“Pelaksanaan workshop dilaksanakan selama 3 hari. Hari pertama penandatanganan
MoU Gapki-UNRI dan pelaksanaan workshop RSPO. Hari kedua kunjungan peserta
workshop ke PT Musim Mas yang sudah menerima sertifikat RSPO. Hari ketiga
penanaman perdana kebun sawit percontohan di UNRI,” katanya. ***

Sabtu, 21 Maret 2009

Revisi Tata Ruang Riau Terhadang Kepentingan Kabupaten

Rabu, 18 Maret 2009 16:36
Tata Ruang Provinsi Riau sudah mendesak direvisi, namun prosesnya berjalan lambat, karena terhadang kepentingan kabupaten dan kota.

Riauterkini-PEKANBARU-Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)Riau yang sudah berlangsung sejak 2001 lalu hingga kini tak kunjung usai. Pasalnya begitu banyak kepentingan kabupaten/kota di Riau terhadap peruntukan hutan di wilayahnya.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Zulkifli Yusuf di Pekanbaru, Rabu, (18/3) kepada wartawan mengatakan masih sangat sulit untuk memaduserasikan antara Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) yang dimiliki Pemerintah Pusat dengan RTRWP Riau. Oleh karena itu Riau, Kepulauan Riau dan Kalimantan Timur termasuk Provinsi yang hingga belum memiliki RTRWP. "Banyak daerah kabupaten/kota yang tidak menginginkan kawasan hutan ada di wilayah mereka. Ini yang membuat sulit sekali memaduserasikan antara TGHK dan RTRWP," kata Zulkifli.

Ia mencontohkan Kabupaten Kuantan Singingi yang menolak kawasan hutan lindung berada di daerahnya. Dan meminta kawasan hutan masuk ke daerah tetangganya Kabupaten Indragiri Hulu. Begitupun dengan Kabupaten Kampar yang meminta kawasan hutan lindung dan konservasi dimasukkan ke Kabupaten Pelalawan atau Rokan Hulu.

Ini semua terjadi karena keberadaan hutan lindung yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat tersebut semakin memperkecil kemampuan daerah memperluas peruntukan wilayahnya. "Misalnya lagi Kota Dumai yang hanya 30% dari luas wilayahnya dapat dipergunakan untuk pengembangan. Selebihnya sudah merupakan wilayah konsesi perusahaan perkebunan serta peruntukan hutan lindung dan konservasi," jelas Zulkfili.

Tapi masalah ini tidak akan pernah selesai jika kabupaten/kota mempertahankan egonya masing-masing dalam mengelola wilayahnya. Karena harus dipahami daerahlah yang harus menyesuaikan pengembangan kawasannya dengan TGHK.

"TGHK itu ditetapkan oleh Keputusan Menteri Kehutanan sejak 1986. Sedangkan RTRWP Riau ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 tahun 1994. Dan kabupaten sendiri yang harus menyesuaikan peruntukan pengembangan kawasannya agar tidak tumpang tindih dengan TGHK," jelas Zulkifli.

Kawasan hutan baik yang berstatus lindung, konservasi, taman nasional, ataupun suaka margasatwa seperti yang tercantum dalam peta TGHK tidak bisa dikutak kutik atau dialihfungsikan oleh kabupaten/kota. Pengalihan status hanya bisa dilakukan atas persetujuan DPR apakah status kawasan hutan tersebut bisa dilepaskan menjadi kawasan non hutan. "Semuanya harus sesuai prosedur bila daerah ingin kawasan hutan yang ada dilepaskan untuk pengembangan wilayahnya," jelasnya.

Berita lainnya..........

55 Warga Riau dan 15 Ekor Harimau Tewas

Rabu, 18 Maret 2009 16:54
12 Tahun Berkonflik,

Konflik antara warga Riau dan harimau sudah berlangsung sangat panjang. Selama 12 tahun tercatat 55 warga Riau meninggal dunia. Sementara harimau yang terbunuh 15 ekor.

Riauterkini-PEKANBARU- Kurun waktu 12 tahun terakhir ini (1997-2009), di Riau, 55 orang dan 15 ekor harimau Sumatera (Panthera Tigris Sumatrae) telah terbunuh akibat konflik. Menurut LSM yang melakukan investigasi kejahatan kehutanan dan konflik di provinsi bagian tengah Sumatera, Eyes on the Forest, tercatat 17 harimau telah ditangkap dan dipindahkan dari hutan habitatnya.

Senepis, Kerumutan, Semenanjung Kampar dan hutan gambut lainnya di Riau merupakan habitat penting bagi harimau Sumatera, juga merupakan cadangan karbon global. Dengan adanya lahan gambut yang sangat dalam dan kaya karbon, maka hanya dengan menebang pohonnya atau merusak lahan tanahnya saja akan menimbulkan emisi karbon yang cukup signifikan dan berdampak bagi perubahan iklim global.

Data EoF mengatakan bahwa hilangnya habitat hutan alam di Riau terjadi sejak 1982 hingga 2007. 24 persennya telah dibuka atau digantikan oleh hutan tanaman kayu pulp dan 29 persen lagi dibuka atau digantikan oleh perkebunan kelapa sawit.

“Dengan hilangnya habitat hutan, harimau tak memiliki tempat untuk mencari makan dan bersembunyi. Dalam sebulan terakhir saja, empat ekor harimau mati terbunuh di Riau. Saat ini terdapat kurang dari 400 ekor harimau Sumatera saja yang hidup di alam dan itu artinya setiap harimau yang mati merupakan kehilangan yang sangat signifikan bagi bertahannya populasi satwa langka tersebut,” kata Direktur Program Kehutanan dari WWF-Indonesia, Ian Kosasih kepada Riauterkini Rabu (18/3/09).

Koordinator Jikalahari, Susanto Kurniawan mengatakan bahwa sedikitnya, 147 dari 242 kasus atau 60% dari seluruh konflik Harimau Sumatera-Manusia di Propinsi Riau terjadi di lansekap Senepis. Yaitu wilayah ekspansi dan penebangan hutan alam di lima konsesi APP khususnya sejak 1999. Uniknya, tiga di antaranya belum memiliki izin definitif dari Departemen Kehutanan.

“Lucunya, APP justru membuat pernyataan publik jika mereka sedang menginisiasi konservasi harimau di kawasan Senepis. Kenyataannya mereka justru membahayakan keamanan masyarakat setempat dan mendorong harimau semakin dekat menuju kepunahan. APP menghancurkan hutan-hutan dan satwa liar,” tandasnya. ***(H-we)

Membiarkan Masyarakat Mati Diinjak Gajah


	Minggu, 15 Maret 2009 , 09:19:00 GAJAH MATI DIRACUN: Kawanan gajah ini mati diracun oleh manusia.(ISTIMEWA) Masyarakat di Kecamatan Mandau dan Pinggir, Kabupaten Bengkalis harus bersiap-siap dan bersiaga penuh agar tidak mati diinjak gajah seperti almarhum Ronald Silalahi (Juli 2008) dan Jalinus (Maret 2009). Pasalnya sampai saat ini, masing-masing pihak masih saling tunjuk pihak mana yang harus mengakhiri tragedi kematian diinjak gajah tersebut. Laporan TIM RIAU POS, Pekanbaru Kawasan barat Kabupaten Bengkalis, tepatnya di Kecamatan Mandau dan kecamatan pemekarannya yakni Kecamatan Pinggir, telah lama diketahui sebagai habitat utama gajah. Itulah sebabnya pada tahun 1980-an di kawasan itu ditetapkan dua kawasan konservasi untuk gajah oleh Pemerintah Republik Indonesia. Pertama, Suaka Margasatwa (SM) Balai Raja, dikukuhkan pada tahun 1986 dengan luas 18 ribu hektare. Kedua, Pusat Latihan Gajah (PLG) Sebanga Duri dikukuhkan tahun 1992 dengan luas 5.873 hektare. Entah bagaimana ceritanya kemudian, kedua kawasan konservasi itu kini hanya tinggal nama. Data WWF menyebutkan SM Balai Raja dari 18 ribu hektare kini hanya tinggal 132 hektare. Data Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) menyatakan Pemerintah Bengkalis telah membangun kantor camat, kantor lurah, dan berbagai fasilitas umum lainnya serta mengizinkan perkebunan sawit di atas areal SM Balai Raja tersebut. Sementara PLG Sebanga Duri terpaksa hengkang dari tempat tersebut setelah dirambah dan akhirnya dibakar masyarakat. Penghuni PLG itu saat ini menumpang di Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim (Tahura SSH) dan kerap dikenal dengan nama PLG Minas. Sejak kedua kawasan konservasi gajah di tempat itu dimusnakan secara sengaja atau pun tidak sengaja oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis maupun masyarakatnya, gajah-gajah di tempat tersebut mulai sering bergentayangan di kedua kecamatan tersebut. Kadang hanya sekadar memakan tanaman pertanian warga, namun tak jarang juga mengobrak-abrik rumah warga. Bahkan beberapa tahun terakhir mulai menginjak-injak tubuh manusia hingga meninggal, seperti nasib Ronald dan Jalinus. Bahkan korban terakhir jasad Jalinus sempat dilumat dan organ tubuhnya tak lagi berbentuk. Tiap kali konflik di kawasan ini terjadi, saling tunjuk siapa yang harus menanggulangi konflik tersebut. Ada yang menunjuk BBKSDA. Misalnya Anggota DPRD Bengkalis H Arwan Mahidin saat kematian Jalinus mengungkapkan Dinas Kehutanan dan pihak BBKSDA Riau tidak bisa lagi tutup mata dengan persoalan itu. “BKSDA harus membuka pos di Balai Makam atau tempat lain yang menjadi sasaran gajah. Mereka pun hendaknya menggelar patroli rutin. Kita juga mempertanyakan kasus lahan PLG Sialang Rimbun (Sebanga Duri),” tegasnya. Selanjutnya Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Bengkalis Darmawi. Dalam penanggulangan konflik Dinas Kehutanan akan bekerja sama dengan BKSDA Riau dalam menanggulangi hal ini. “Pasalnya, penanganan gajah itu adalah wewenang dan bidang tugas BBKSDA,” ujarnya. Harapan yang sama juga dikemukakan oleh Gubernur Riau HM Rusli Zainal. ‘’Harus ada program prioritas untuk mengatasinya. Ada dua pendekatan yang bisa dilakukan. Pertama, bagaimana melakukan pemetaan keberadaan gajah yang ada di Riau dibandingkan dengan ketersediaan lahan yang ada. Kedua, mencari alternatif solusi dan ini harus dikoordinasikan secara intensif dengan BKSDA. BKSDA harus menjadi leader untuk dapat membuat program-program guna mengatasi konflik yang terjadi, akan tetapi upaya ini harus dilakukan secara berkelanjutan,’’ ungkap gubernur. Sementara Rachman Sidik, Kepala BBKSDA menilai konflik yang terjadi itu karena Pemerintah Kabupaten Bengkalis lah yang telah menghilangkan habitat gajah. “Konflik yang terjadi karena habitat mereka kita ganggu. Bayangkan di Balai Raja itu sudah jelas sebagai kawasan Suaka Margasatwa, tapi perusahaan berdiri di sana, kantor camat ada disana, padahal sampai saat ini belum ada penglepasan kawasan itu dijadikan sebagai kawasan perkebunan atau pemukiman,’’ tutur Rachman, awal pekan ini. Rahman mengaku meskipun tidak ingin mempersalahkan siapapun, namun tetap menegaskan bahwa lahan di kawasan konservasi gajah tersebut masih status kawasan konservasi. “18.000 hektare lahan di sana, termasuk yang sekarang didirikan pabrik kelapa sawit, perkebunan, pemukiman warga, perkantoran, semuanya merupakan kawasan hutan habitatnya gajah tersebut dan setahu saya, kawasan tersebut belum dilakukan pelepasan,” ujarnya. Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh Nur Hidayat, Direktur Konservasi Kawasan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA). Menurutnya daerah harus bertanggung jawab atas perubahan fungsi kawasan tersebut. Dia akan meminta BBKSDA untuk memproses hal tersebut. “Untuk merubah fungsi kawasan harus melibatkan tim terpadu. Harus dilakukan check lapangan. Apakah perubahan fungsi legal atau tidak,” ujarnya. Sementara Wakil Bupati (Wabup) Bengkalis Normansyah Abdul Wahab Rabu (11/3) di Bengkalis, membantah persepsi amuk gajah ini akibat pembangunan pusat perkantoran Camat Pinggir, Kantor Desa Pinggir di simpang Balai Makam sehingga terusiknya habitat kawanan gajah liar tersebut. “Kita ingin persoalan amuk gajah ini segera selesai. Untuk itu, kita sudah berkoordinasi dengan BBKSDA Provinsi Riau. Soal bagaimana teknis penanganan terhadap kawanan gajah liar tersebut BBKSDA lebih berkompeten. Mereka memiliki peralatan dan tim teknis penjinak, jadi lebih tahu. Pemkab Bengkalis tetap mendukung penuh upaya tersebut. Hanya saja kalau amuk gajah ini akibat rusaknya habitat kawasan gajah karena pembangunan kantor camat, kantor lurah dan harus dipindah itu tidak mungkin,” ujar Wabup. Sebenarnya dalam catatan Riau Pos statement saling tunjuk siapa yang bertanggungjawab dan berakhir tanpa solusi itu sudah hal berulang dari tahun ke tahun. Seperti tengah membiarkan masyarakat mati diinjak gajah.(ndi/bud/gem/rus/sda)

Kamis, 05 Maret 2009

Temuan terbaru atas operasi Duta Palma
di propinsi Riau

Greenpeace baru saja merampungkan dua kunjungan investigatif ke areal rencana
konsesi perkebunan kelapa sawit dua anak perusahaan Duta Palma (PT. Bertuah

Aneka Yasa and PT. Palma Satu) in kabupaten Indragiri Hulu, Riau.

Di kunjungan pertama pada tanggal 8 Februari 2008, para investigator Greenpeace
menemukan bahwa PT. Bertuah Aneka Yasa (BAY) telah melanjutkan pembukaan
lahan hutan yang masih tersisa. Pembukaan lahan berlangsung di areal rencana
konsesi PT. Palma Satu. Menurut perkerja di tempat yang diupah oleh Duta Palma,
pohon-pohon di tebang terlebih dahulu sebelum alat berat didatangkan untuk
membersihkan areal tersebut. Setidaknya ada 4 kelompok penebang yang bekerja di
area tersebut, menggunakan setidaknya 8 gergaji mesin. Setiap kelompok penebang
ditugaskan untuk mengerjakan sektor dalam hutan sebesar 300 X 300 meter persegi
(9 hektar). Tahun lalu telah dibangun kanal guna menjadikan sektor-sektor ini siap
dibalak.
Ketika tim Greenpeace meninggalkan wilayah tersebut tampak api yang disulut
dengan sengaja serta menimbulkan kebakaran di areal PT. BAY, namun para
pekerja perusahaan tidak melakukan upaya pemadaman. Untung saja hujan dengan
segera memadamkan kebakaran sebelum api menjalar dan menimbulkan kerusakan
lebih besar.
Sebulan setelah kunjungan pertama, pada tanggal 19 Maret, tim investigasi
Greenpeace mengunjungi kembali areal PT. BAY dan PT. Palma Satu. Tim
Greenpeace menyaksikan para penebang yang diupah oleh perusahaan kembali
membuka lahan hutan yang tersisa. Kami memetakan lokasi operasi pembukaan
lahan pada posisi koordinat 0°29’10.7” LS dan 102°37’54.1” BT sampai dengan
0°31’06.1” LS dan 102°38’03.3” BT. Kami juga merekam lokasi tiga titik penebangan
pada koordinat 0°31’04.3” LS dan 102°38’13.9” BT.
Baik PT. BAY maupun PT. Palma Satu belum mengantongi hak guna usaha (HGU).
Sebelum memperoleh HGU, sebuah perusahaan perkebunan harus terlebih dahulu
melakukan permohonan ijin usaha perkebunan (IUP) yang diberikan oleh Bupati.
Dalam proses pengurusan IUP, termasuk di dalamnya dibutuhkan analisa dampak
lingkungan (AMDAL) dan perjanjian kompensasi dengan komunitas yang terkena
dampak atas perkebunan tersebut. Namun ternyata PT. BAY telah membuka hutan
serta mengeringkan gambut sedangkan PT. Palma Satu sedang memulai kegiatan
penebangan hutan sebelum seluruh proses perijinan tersebut dilalui.

Greenpeace Southeast Asia - Indonesia Web: http://www.greenpeace.or.id
Jalan Cimandiri No. 24, Cikini E-mail: info.id@greenpeace.org
Jakarta Pusat 10330, Fax +62 (021) 3102174
INDONESIA
Tel: +62 (021) 3101873
- 2 –

Demo Project REDD Di Indonesia

REJECT WWF FROM RIAU
REJECT WWF FROM JIKALAHARI

1. Ulu Masen project in Aceh; 750,000 ha, facilitated by Flora Fauna
International (FFI)
2. Kampar project in Riau; 400,000 ha, Leaf Carbon Ltd. and APRIL/RAPP
3. Kuala Kampar project in Riau; 700,000 ha, WWF
4. Tesso Nilo in Riau, 50,000 ha, WWF
5. Harapan Rainforest in Muara Jambi-Jambi Province; 101,000 ha; Burung
Indonesia, RSPB, Birdlife
6. Berbak in Jambi; 250,000 ha; ERM, ZSL, Berbak National Park
7. Kapuas Hulu and Ketapang in West Kalimantan; 157,000 ha; FFI, PT.
Mcquirie Capital
8. Central Kalimantan; 50,000 ha, Infinite Earth
9. KFCP in Cetral Kalimantan; 340,000 ha; Govt of Australia
10. Katingan in Central Kalimantan; ...........ha; Starling Resources
11. Mawas PCAP in Central Kalimantan; 364,000 ha; BOS, Govt of Netherland,
Shell Canada
12. Sebangau National Park in Cetral Kalimantan; 50,000 ha; WWF, BOS,
Wetlands Intl, Care Intl
13. Malinau in East Kalimantan; Global Eco Rescue, INHUTANI II, District
Govt of Malinau
14. Berau in East Kalimantan; 971,245 ha; TNC, ICRAF, Sekala, Mulawarman
Universitiy, WInrock Intl, Univ of Queensland
15. Heart of Borneo Kalimantan; 22 million ha; WWF
16.. Poigar in North Sulawesi; 34,989 ha; Green Synergies
17. Mamuju in West Sulawesi; 30,000 ha; Keep the Habitat, Inhutani I
18. Mimika and Memberamo in Papua; 265,000 ha; New Forest Asset Mgt, PT.
Emerald Planet
19. Jayapura in Papua; 217,634 ha; WWF
20. Merauke-Mappi- Asmat in Papua; ......ha; WWF

Minggu, 04 Januari 2009

BOYCOTT ISRAEL CAMPAIGN

Dutapalma Case in Riau

Senin, 14 Desember 2009

Unilever Putus Pasokan Minyak Sawit Indonesia

UNILEVER LEPAS MINYAK KELAPA SAWIT 'SALAH'

Sengketa Lahan, Warga Inhu Blokir Jalan PT. Duta Palma

Sabtu, 05 Desember 2009

Walhi Sumsel Protes Penembakan Petani di PT PN VII

Walhi Sumsel Protes Penembakan Petani di PT PN VII

PT PN VII Rugi Puluhan Miliar, Revitalisasi Kebun Tebu Terancam

Putusan MA, Warga Ogan Hilir Adalah Pemilik Lahan yang Sah

Kronologis Penembakan 13 Petani Ogan Hilir Oleh Brimob Polda Sumsel (Versi Polisi)

Kronologis Penembakan 13 Petani Ogan Hilir Oleh Brimob Polda Sumsel (Versi Masyarakat)

BANK DUNIA MELANGGAR STANDARNYA SENDIRI KETIKA MENDANAI PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Kamis, 08 Oktober 2009

Segera Periksa Dirut PT BAY

Rabu, 20 Mei 2009

Gapki dan Unri Bakal Join Bangun Kebun Kelapa Sawit di Kampus

Sabtu, 21 Maret 2009

Revisi Tata Ruang Riau Terhadang Kepentingan Kabupaten

55 Warga Riau dan 15 Ekor Harimau Tewas

Membiarkan Masyarakat Mati Diinjak Gajah

Kamis, 05 Maret 2009

Demo Project REDD Di Indonesia

Minggu, 04 Januari 2009

BOYCOTT ISRAEL CAMPAIGN

Kelompok advokasi Riau

Berjuang Bersama Rakyat

My Facebook