Senin, 14 Desember 2009

Unilever Putus Pasokan Minyak Sawit Indonesia


Liputan6.com, Den Haag: Unilever memutuskan hubungan dengan pemasok minyak sawit Indonesia yang dituduh oleh organisasi lingkungan Greenpeace menghancurkan hutan hujan tropis. Demikian pernyataan perusahaan raksasa makanan dan kosmetika Inggris-Belanda itu seperti dilansir ANTARA, Sabtu (12/12).

"Greenpeace mengklaim berasal dari alam yang tidak dapat kami abaikan. Unilever berkomitmen untuk sumber daya berkelanjutan. Oleh karena itu, kami telah memberitahu PT Smart (bagian Grup Sinar Mas grup) bahwa kami tidak memiliki pilihan lain kecuali menangguhkan pembelian berjangka minyak kelapa sawit kami," kata Marc Engel, pejabat pengadaan utama Unilever dalam pernyataan seperti dikutip AFP, kemarin.

Unilever mengatakan tuduhan tersebut diterbitkan oleh Greenpeace pada pekan ini yang mengecam praktik lingkungan Sinar Mas. "Akibatnya Unilever telah memutuskan untuk segera mengambil tindakan," imbuh Engel

Unilever hanya akan mempertimbangkan kembali keputusan itu. Terutama, bila PT Smart menyediakan verifikasi bukti bahwa tak satu pun perkebunan mereka turut berperan dalam perusakan hutan bernilai konservasi tinggi dan perluasan ke lahan gambut.

PT Smart memasok Unilever dengan lima persen dari kebutuhan minyak kelapa sawit. Pihaknya menggunakan minyak kelapa dalam pembuatan margarin, sup, es krim dan saus serta produk-produk kecantikan.

Sementara itu, Indonesia bertekad meningkatkan produksi minyak sawit mentah (CPO) lebih dari dua kali lipat menjadi 40 juta ton pada 2020 melalui peningkatan hasil dan perluasan perkebunan. Namun, rencana tersebut ditentang kelompok-kelompok lingkungan. Mereka mengatakan hutan Indonesia penyerap karbon sangat penting dalam memerangi perubahan iklim dan sumber keanekaragaman hayati tidak tergantikan.(ANS)

UNILEVER LEPAS MINYAK KELAPA SAWIT 'SALAH'

Subject: Warta Berita - Radio Nederland, 11 Desember 2009
Date: Fri, 11 Dec 2009 15:30:01 +0000
From: Radio Nederland Berita list manager <owner-berita@ RNW.NL>

Perusahaan produk kebutuhan hidup Belanda-Inggris, Unilever menghentikan
pembelian minyak kelapa sawit dari Sinar Mas, sebuah grup Indonesia yang
mungkin terlibat dalam pembalakan liar hutan. Unilever mengambil
keputusan ini di bawah tekanan dari Greenpeace.

NRC Handelsblad Online melaporkan bahwa organisasi lingkungan hidup itu
menuduh perusahaan PT Smart, bagian dari Sinar Mas, selama
bertahun-tahun menebang hutan hujan tropis demi produksi minyak sawit
mereka. Diketahui bahwa lahan gambut juga dibakar dan digunakan untuk
perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan laporan terakhir tahun lalu,
Unilever mulai melakukan investigasinya sendiri, yang berujung pada
kesimpulan sama seperti Greenpeace.

Unilever adalah pengguna terbesar minyak kelapa sawit di dunia; 1,3 juta
ton per tahunnya. Sekitar 5 persen dari jumlah itu menurut Unilever
datang dari Sinar Mas. Kontrak Unilever dengan Sinar Mas bernilai lebih
dari 20 juta Euro. Menurut Unilever, ini satu-satunya kontrak mereka
dengan produsen minyak sawit yang akan dihentikan. Intinya adalah saat
ini Unilever terus mencari alternatif bagi kelapa sawit yang tidak
diketahui asal usulnya.

Sertifikasi

"Unilever telah menargetkan diri untuk mengambil semua produk minyak
sawit mulai tahun 2015 dari produksi berkelanjutan, " ujar juru bicara
mereka. "Bagi produk-produk Eropa hal ini akan diberlakukan lebih cepat,
mulai 2012." Sekarang 15 persen dari minyak sawit yang digunakan
Unilever bersertifikat, sekitar setengahnya merupakan minyak sawit dunia
"ramah lingkungan". NRC Handelsblad Online melaporkan.

Greenpeace memiliki keraguan cukup serius akan kualitas sertifikasi.
Menurut kelompok lingkungan hidup ini, perusahaan induk seringnya memang
mempunyai catatan yang baik, namun di samping itu perusahaan-perusaha an
cabang juga sering melanggar aturan lingkungan. PT Smart adalah anggota
Meja Bundar Minyak Sawit Berkelanjutan, sebuah organisasi yang mengaku
bertujuan memperjuangkan produksi minyak sawit berkelanjutan. Tetapi
perusahaan tersebut belum memiliki satupun perkebunan bersertifikat
lingkungan.

Minyak kelapa sawit selain digunakan untuk bahan produksi kebutuhan
hidup juga digunakan untuk produksi biofuel, dimana dalam beberapa tahun
terakhir produksinya telah meningkat secara signifikan. Hal ini
menyebabkan pesatnya penebangan hutan hujan tropis di negara-negara
seperti Malaysia dan Indonesia. Hutan- hutan tersebut mempunyai peran
penting dalam mengurangi gas rumah kaca karena mereka menyerap karbon
dioksida. Di Indonesia, dihentikannya penebangan hutan ini akan berguna
dalam mengurangi laju kepunahan habitat orangutan. Demikian tulis NRC
Handelsblad Online.

Sengketa Lahan, Warga Inhu Blokir Jalan PT. Duta Palma

Senin, 14 Desember 2009 12:59

Warga Desa Kuala Mulya, Inhu memblokir akses jalan menuju lokasi dua
perusaan group PT. Duta Palma. Tindakan tersebut dipicu sengketa lahan 1.200
hektar.

Riauterkini-PEKANBARU- Sudah enam hari terakhir warga Desa Kuala Jaya,
Kecamatan Kuala Cenaku, Kapaten Indragiri Hulu (Inhu) memblokir jalan akses
menuju PT. Bertuah Aneka Yasa (BAY) dan PT. Palma I, anak perusahaan PT.
Duta Palma. Pemblikiran dilakukan secara bergantian untuk menghalangi
kendaraan operasional perusahaan masuk atau keluar.

Aksi pemblokiran jalan dilakukan warga terkait tindakan perusahaan merusak
tanaman kelapa sawit dan pisang di lahan 1.200 hektar milik warga. Menurut
Sekretaris Desa Kuala Jaya Ibrahim, aksi pemblokiran terpaksa dilakukan
warga, setelah upaya negoisasi dengan perusahaan tak kunjung menunjukkan
itikad baik. “Masalah ini sudah lama dan sudah berulang kali diupayakan
penyeolesaiannya, namun sampai sekarang perusahaan tidak menunjukkan itikad
baik. Terpaksa kami memblokir jalan,” ujarnya saat dihubungi riautekrini,
Senin (14/12/09).

Dijelaskan Ibrahim, lahan 1.200 hektar merupakan milik warga berdasarkan
izin prinsip yang dikeluarkan Bupati Inhu, ketika itu dijabat Ruhiat
Syaifuddin pada 1998. Namun belakangan digarap secara sepihak oleh
perusahaan, tanpa pernah memberikan keuntungan apapun pada masyarakat.

Upaya penyelesaian sudah dilakukan dengan berbagai cara, termasuk dengan
dimediasi DPRD Inhu, namun selalu saja tak berhasil mendapatkan solusi,
karena pimpinan perusahaan tak pernah datang langsung, namun sekedar
menguntus humas.

Dengan aksi pemblokiran tersebut, warga mengharapkan ada itikad baik
perusahaan. “Ada dua pilihan bagi perusahaan yang diinginkan warga. Pertama
mengembalikan lahan kepada warga atau tetap menggarap dengan pola
kemitraan,” demikian penjelasannya.***(mad)

Kelompok advokasi Riau

Kelompok advokasi Riau
Rebut Alat-alat Produksi !