PT. Duta Palma Nusantara Diusulkan Ditutup

Rabu, 19 Maret 2008 14:26
PT. Duta Palma Nusantara Diusulkan Ditutup

Sejumlah anggota DPRD Riau masih meradang terhadap sikap PT. Duta Palma Nusantara. Jika tidak memperbaiki kekeliruannya, perusahaan tersebut diusulkan ditutup.

Riauterkini- PEKANBARU- Sikap tak kooperatif PT.Duta Palma Nusantara (DPN) terus memicu kegusaran di kalangan anggota DPRD Riau, bahkan Wakil Ketua Komisi C Yulios sampai memunculkam usulan penutupan perusahaan tersebut, jika tidak segera memperbaiki kekeliruannya.

"Kita lihat dulu dalam beberapa hari kedepan. Jika memang yang menjadi kesepakatan dengan Pemkab Kuansing tak kunjungi ditindaklanjuti, kita akan tentukan langkah-langkah berikutnya, bisa saja mengusulkan penutupan perusahaan tersebut," runtuknya sebagaimana disampaikan kepada wartawan di gedung wakil rakyat, Rabu (19/3).

Berdasarkan laporan sejumlah pihak, seperti Pemkab Kuansing dan Bepedalda Provinsi Riau, perusahaan ini terkenal bandel, termasuk daerah operasionalnya di kabupaten lainnya.

"Perusahaan ini katanya tidak bayar pajak kepada negara, termasuk kontribusi lainnya kepada pemerintah daerah. Limbahnya juga dikabarkan tidak dikelola secara baik. Persoalan ini yang akan kita dudukkan," beber politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Terkait persoalan limbah, pihaknya sudah melihat secara langsung bagaimana PT DPN mengelola limbah yang dihasilkan dari Pabrik Kelapa Sawit (PKS) tersebut. Kondisinya memang memprihatinkan dan tidak sesuai standar.

"Dari delapan kolam yang mereka miliki, kondisi air limbahnya sama saja. Mestinya kan tidak. Di kolam kedelapan itu seharusnya sudha bisa ikan hidup, tapi kenyataannya tidak," tambahnya.

Bahkan kolam yang mereka miliki hanya digali begitu saja, sehingga dengan mudah terserap dan menganggu ekosistem yang ada disekitarnya. Apalagi beberapa meter dari kolam tersebut terdapat sungai Kukok, Kuansing.

"Kalau limbah ini memang sifatnya kasuistis, namun jika terus dibiarkan berlarut, akan berdampak negatif bagi masyarakat sekitarnya. Tapi persoalan bukan saja di limbah tapi ada persoalan lain yang patut dipertanayakan, seperti soal pajak dan kontribusi tadi," sambungnya.* **(mad)